Maluku – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memutuskan untuk melanjutkan dua proyek infrastruktur besar yang diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu pembangunan Bandara Loleo di Kota Tidore Kepulauan dan Pelabuhan Peti Kemas di Halmahera Barat. Kedua proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Pembangunan Bandara Loleo di Tidore https://heylink.me/garuda368 https://heylink.me/_badak88
Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S Adam, mengungkapkan bahwa pembangunan Bandara Loleo kini telah memasuki tahap pembebasan lahan dan pembersihan lokasi (land clearing). Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara ini mencapai 400 hektare, dengan 200 hektare di antaranya sudah berhasil dibebaskan.
Sarmin berharap proyek Bandara Loleo dapat terus berlanjut karena fondasi awalnya telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Namun, Sarmin menekankan pentingnya memastikan proyek ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pembangunan Bandara Loleo membutuhkan anggaran sekitar Rp7,6 triliun. Saat ini, Bandara Loleo belum secara tegas tercantum dalam RPJMN atau Rencana Kerja Kementerian Perhubungan, namun kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelanjutan proyek ini,” jelas Sarmin pada Rabu (22/1/2025) di Sofifi.
Rapat koordinasi antara Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Tengah baru-baru ini juga membahas rencana pembangunan tiga bandara baru di wilayah tersebut, yaitu Bandara Loleo, Bandara Weda, dan Bandara Taliabu. Bandara Taliabu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
Pelabuhan Peti Kemas di Halmahera Barat
Selain Bandara Loleo, Pemprov Maluku Utara juga berfokus pada proyek pembangunan Pelabuhan Peti Kemas yang direncanakan di Desa Mutui, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Proyek ini masih dalam tahap revisi dan evaluasi urgensi kebutuhan daerah terkait infrastruktur pelabuhan.
“Pondasi awal pembangunan pelabuhan sudah ada, namun kami perlu menyesuaikan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional, seperti RPJMN dan RPJPN,” kata Sarmin.
Proyek ini memerlukan lahan seluas 385 hektare, namun saat ini baru tersedia sekitar 10-15 hektare lahan. Sarmin menjelaskan bahwa minimal 200 hektare lahan harus dibebaskan untuk kelanjutan proyek ini. Setelah itu, skema pembiayaan, yang bisa melibatkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), blended finance, atau dana CSR, akan dibahas lebih lanjut.
Dukungan Pj Sekprov Maluku Utara untuk Kelanjutan Proyek
Pj Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menambahkan bahwa analisis kebutuhan untuk dua proyek besar ini telah dilakukan pada periode sebelumnya. Pekerjaan awal sudah dilaksanakan, sehingga proyek ini layak untuk dilanjutkan dengan menyesuaikan skema pendanaan dan kebutuhan teknis.
“Melanjutkan dua proyek ini akan sangat penting untuk meningkatkan konektivitas daerah, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara,” ujar Abubakar.
Dengan melanjutkan pembangunan Bandara Loleo dan Pelabuhan Peti Kemas, Pemprov Maluku Utara berharap dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan daya saing wilayah dalam peta pembangunan nasional.
